Alexa Analytics
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Bamsoet Teringat Kisah Jenderal Hoegeng Saat Bikin Kota Medan Gempar

Rabu, 01 Juli 2020 – 11:47 WIB
Bamsoet Teringat Kisah Jenderal Hoegeng Saat Bikin Kota Medan Gempar - JPNN.COM
Bambang Soesatyo. Foto: Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya Polri mengedepankan pendekatan kekuatan humanisme daripada pendekatan kekuatan senjata dalam mengayomi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bamsoet Teringat Kisah Jenderal Hoegeng Saat Bikin Kota Medan Gempar

Pendekatan humanisme bukan berarti membuat Polri menjadi lemah, melainkan akan membuat Polri dan rakyat makin dekat.

Dengan demikian rakyat bukan hanya sekadar takut dengan aparat kepolisian, melainkan segan dan bangga.

"Memasuki usia ke-74 tahun, Polri wajib terus berbenah untuk makin menjadi profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Hasil survei Lembaga Indikator pada 16-18 Mei 2020 memperlihatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri cukup tinggi, yakni 79,4 persen," kata Bamsoet usai menghadiri upacara HUT Bhayangkara yang diselenggarakan secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (1/7).

"Begitu pun dengan jajak pendapat Litbang Kompas pada 23-25 Juni 2020 yang memperlihatkan citra kepolisian di mata rakyat masih baik, yakni sekitar 62,1 persen. Ruang perbaikan masih terbuka lebar, selama Polri masih tetap mau terbuka dan mendengar masukan," imbuhnya.

Turut serta secara virtual antara lain Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Presiden Maruf Amin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Mantan Ketua DPR RI ini mengingatkan, senjata yang dititipkan negara tak boleh menjadikan aparat kepolisian arogan, melainkan harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan hidup rakyat.

Karena itu, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, Polri harus berdiri di atas semua golongan. Tak boleh menjadi alat kekuasaan segelintir pihak.

loading...