Bang Ruhut Bicara Kehendak Rakyat, Kamhar Demokrat: Semua Mesti Taat Aturan

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut demokrasi yang sehat ialah yang berpijak konstitusi. Segala dinamika di alam demokrasi harus sesuai koridor konstitusi.

Kamhar mengatakan itu demi mengomentari pernyataan Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul tentang masa jabatan presiden tiga periode pascamunculnya sukarelawan Jok-Pro yang mendorong Jokowi-Prabowo berduet di Pilpres 2024.

"Artinya semua ada aturannya, dibatasi aturan dan semua mesti taat aturan. Tak bisa semaunya, karena sedang berkuasa semena-mena mengutak-atik aturan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan," kata Kamhar dalam keterangan persnya, Selasa (29/6).

Menurut dia, upaya melanggengkan kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat, menjadi ciri dan karakter negara kontrademokrasi.

"Para penghamba kekuasaan dengan berbagai dalil akan terus merepresentasikan wacana atas nama rakyat, sesuai kehendak rakyat, rakyat yang meminta dan menghendaki, serta justifikasi pelanggengan kekuasaan," beber Kamhar.

Dirinya pun menjelaskannya bahwa wacana presiden tiga periode inkonstitusional. Selain itu, wacana itu tidak etis terus digulirkan pada saat Indonesia berperang menghadapi pandemi COVID-19.

"Lonjakan COVID-19 yang makin tinggi dan tak terkendali, serta beban utang yang makin menggunung, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal karena telah terjebak pada situasi Fisher’s Paradox," bebernya.

Luhut sebelumnya menyoroti suara rakyat dari wacana presiden tiga periode. Menurutnya, orang mau bilang apa pun, ketika rakyat yang berkehendak maka sulit untuk dibendung.