Bansos Lindungi APBN dan Rakyat dari Dampak Inflasi Global

Memang penjelasan tentang pemberian subsidi kepada keluarga penerima manfaat daripada hanya kepada komoditas tertentu perlu lebih dimasifkan, agar penolakan tidak meluas, pungkas Sirojuddin.

Selanjutnya politisi reformasi Fahri Hamzah mengatakan bahwa banyak politikus yang mengambil ruang publik para pakar ekonomi, sehingga kampanye pemerintah tentang kenaikan harga BBM kerap didistorsi oleh segelintir kelompok kepentingan.

Fahri menjabarkan, penjelasan-penjelasan tentang arah dan perkembangan ekonomi Indonesia memang harus dibenahi secara serius, sehingga tidak membingungkan masyarakat.

“Akibatnya, ketika pemerintah menyatakan perlu menyelamatkan APBN dari inflasi dan tekanan krisis ekonomi global, masih banyak masyarakat tidak memahami, yang kemudian dimanfaatkan oleh para politisi untuk mencapai tujuan tertentu. Situasi seperti ini harus diakhiri,” ujar Fahri.

Pemerhati isu strategis dan politik global Imron Cotan dalam tanggapannya menyampaikan bahwa saat ini memang sudah saatnya mengubah kebijakan memberi subsidi kepada produk, menjadi kepada keluarga penerima manfaat.

“Penyaluran bansos yang tepat sasaran dan mencegah kebocoran memang terasa penting, yang dapat dilakukan melalui digitalisasi data. Jadi secara bertahap kita harus meninggalkan pendekatan tradisional dari subsidi produk ke subsidi kepada masyarakat penerima manfaat,” beber Imron.

Menurut Imron, melalui digitalisasi data, pengawasan penyaluran bansos akan lebih mudah dilakukan, sehingga menghindari penyelewengan di lapangan.

Jika terjadi anomali, maka dapat disalurkan melalui perangkat demokrasi, yaitu parpol, media massa, dan parlemen, daripada turun ke jalan yang justru menambah kesulitan bagi rakyat, pungkas Imron.