Banyak SDA Bukan Berarti Kaya

Ditegaskan Rusli, pada kenyataannya di Riau masih banyak daerah yang terisolir dan tertinggal karena belum memiliki infrastruktur yang memadai baik di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. "Daerah-daerah tertinggal itu sangat membutuhkan penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas dalam rangka mengejar ketertinggalan dari ketidaksiapan sumber daya manusia, kemiskinan dan infrastruktur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih posisi Riau yang akan jadi tuan rumah PON XVIII."

Lebih jauh dijelaskan Rusli Zainal, sejak tahun 2008, penyaluran DBH sumber daya alam Migas tidak berdasarkan pada UU No.33/2004 dan PP No.55/2005. "Pusat selalu mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan, yakni 20 persen setiap penyaluran sehingga satu tahun disalurkan hanya sekitar 80 persen, sehingga terjadi kekurangan sebesar 20 persen setiap tahunnya," tegas Rusli Zainal.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran DBH sumber daya alam dan Migas daerah penghasil dilakukan dengan cara penyaluran triwulan I dan II berdasarkan rencana penerimaan. Sedangkan penyaluran triwulan III dan IV berdasarkan realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya sehingga dampaknya terjadi kekurangan penyaluran pada triwulan V, imbuhnya.

Rusli zainal juga mengungkapkan tentang terjadinya kurang salur/bayar DBH sumber daya alam Migas triwulan V/2008 dan triwulan IV/2009 dengan total Rp4,8 triliun. "Dana tersebut sesungguhnya juga hak dari kota dan kabupaten miskin di Riau," ujar Rusli.

Selain itu, juga terjadi batasan penyaluran pada triwulan III dan IV/2008 untuk daerah penghasil Propinsi sebesar Rp2,1 triliun lebih. "seyogianya batasan penyaluran tidak diberlakukan untuk DBH sumber daya alam Migas daerah penghasil Riau, karena harga minyak mentah baru mencapai US$106,74. Artinya belum melebihi 130 persen sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) dan (2) UU No. 33/2004," terang Rusli.

Demikian juga halnya terhadap hasil rekonsiliasi perhitungan DBH sumber daya Migas triwulan II/semester I/2009 yang ditetapkan Depkeu sebesar Rp18,219 triliun. "Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kembali, seharusnya penerimaan SDA minyak bumi untuk daerah riau sebesar Rp22,068 triliun. Sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp3,848 triliun," ungkapnya, sembari mengaku bahwa pemprov Riau sudah menyurati Menteri Keuangan sebanyak 4 kali agar hal ini ada jalan keluarnya.

Rusli Zainal mengaku paham bahwa daerah lain memang perlu diperhatikan. "Tapi jangan sampai daerah penghasil sumber daya alam migas menjadi sulit."