Banyak Warga Sulit Mendapat Informasi Seputar Pengecekan Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Komite III DPD RI menilai pemerintah tidak memiliki panduan yang jelas dalam menerapkan kebijakan penanganan Covid-19 kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan dan mispersepsi di tingkat rakyat.

Komite yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan sosial itu mengingatkan supaya data perkembangan terkini kasus positif Covid-19 dari Kementerian Kesehatan harus komprehensif dan sinkron dengan yang dimiliki pemerintah daerah.

“Masyarakat di daerah-daerah hingga saat ini masih kesulitan mencari informasi mengenai ke mana mereka harus melakukan pengecekan tentang kondisi kesehatan mereka, apakah warga negatif atau positif terkena Covid-19,” kata Wakil Ketua Komite III DPD Muhammad Gazali dalam siaran pers, Sabtu (11/4).

Gazali menambahkan pemerintah sampai saat ini belum memetakan daerah mana saja yang termasuk dalam zona merah, kuning, dan hijau. Akibatnya, ujar dia, daerah membuat kebijakan mandiri dengan melakukan pembatasan sosial tanpa mengajukannya kepada pemerintah pusat.

“Selain itu, berdampak juga pada potensi konflik sosial seperti penolakan jenazah yang terjadi disalah satu daerah,” jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah tidak tegas dalam menerapkan kebijakan boleh tidaknya mudik. Gazali menyatakan juru bicara presiden awalnya melarang, tetapi dibantah mensesneg.

Hal seperti ini, lanjut dia, membuat masyarakat yang terbiasa melakukan mudik dan yang menerima pemudik menjadi bertanya-tanya.

“Perlu ketegasan pemerintah terkait dengan mudik serta persiapan untuk mengatasi persoalan yang akan terjadi di daerah tujuan,” ungkapnya.