Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Bawaslu: Daerah Pegunungan Sulit Dijangkau

Rabu, 04 Desember 2019 – 21:14 WIB
Bawaslu: Daerah Pegunungan Sulit Dijangkau - JPNN.COM
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja (kedua kiri) saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Foto: Humas MPR RI

Anggota MPR dari Kelompok DPD RI, Teras Narang, dalam diskusi dengan tema Menuju Pilkada Serentak Tahun 2020, mengatakan bicara mengenai Pilkada selalu menarik sebab selalu ada hal yang baru. Semua upaya yang dilakukan disebut Teras memperlihatkan keinginan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Untuk menuju ke sana menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Disampaikan kepada peserta diskusi, dirinya merupakan produk Pilkada langsung di awal reformasi. “Saya ikut Pilkada langsung pada tahun 2005,” ujarnya.

Pilkada itu dikatakan kali pertama di mana rakyat memilih langsung kepala daerah. “Saya merupakan alumni pertama,” ujarnya.

Dari perkembangan dan perjalanan Pilkada, proses yang ada menuju kesempurnaan. Namun diakui biaya Pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot. “Mahal banget biaya Pilkada,” ungkapnya.

Untuk itu lembaganya, DPD RI mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Dirinya mengandaikan bagaimana kalau anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya.

“Pasti akan terbangun secara berderet,” Teras mengandaikan. Masalah biaya inilah yang menurutnya menjadi pertimbangan.

Diakui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas dari itu apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung. Menurutnya Pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis, bisa lewat DPRD atau langsung oleh rakyat.

Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dinyatakan benar-benar dipilih langsung oleh rakyat. Tafsir hukum yang terbuka membuat dirinya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lainnya dipilih lewat DPRD.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Asman Abrur, dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada lewat DPRD pada tahun 2001. “Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD,” ucapnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad M.Si, mengatakan ada dua masalah dalam persoalan Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close