BBM Bisa Naik Tanpa Izin DPR

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Namun, masih ada hal yang menjadi kontroversi, yakni terkait dengan terbukanya peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2013 nanti.

       

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, dalam Undang-undang APBN 2013 memang terdapat klausul yang memungkinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika terjadi perubahan pada asumsi makro. "Itu ada dalam Pasal 8 Ayat 10," ujarnya setelah mengikuti sidang paripurna di DPR kemarin (23/10)."

Berikut bunyi klausul tersebut : "Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

          

Sebelumnya, dalam Pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa subsidi BBM, LPG, LGV pada 2013 ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun. Sedangkan Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa subsidi listrik Rp 80,94 triliun.