BBM Dinaikkan, Tetap Yakin Jokowi Tak Akan Tinggalkan Karakter Kerakyatan

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan tak mau Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusungnya menjadi bulan-bulanan karena menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Karenanya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ikut membantu menjelaskan ke publik tentang keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang tidak populer itu.

Menurut pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, partainya sebagai bagian dari pemerintahan saat ini memahami langkah yang diambil Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Jokowi tidak asal mengalihkan subsidi yang berimbas pada kenaikan harga BBM, tetapi juga menyertainya dengan program pro-rakyat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan memahami pilihan sulit atas kebijakan itu. Tetapi kami juga melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama,” ujar Hasto di Jakarta, Rabu (19/11).

Hasto menegaskan, langkah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi di usia pemerintahannya yang belum genap sebulan merupakan tindakan cepat yang harus diambil demi menyelamatkan perekonomian nasional dari tekanan defisit anggaran. Sebab, beban subsidi sudah sangat berat karena pemerintah juga masih menanggung utang atas subsidi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 46 triliun.

Sementara di sisi lain, pemasukan negara dari sektor pajak belum mampu menutup defisit anggaran. Hasto menyebut reformasi sektor perpajakan selama 10 tahun terakhir tidak menunjukkan hasil signifikan.

Karenanya, PDIP juga medorong Jokowi akan melakukan langkah agresif untuk memacu penerimaan negara, termasuk menutup kebocoran. Hasto menegaskan, demi mewujudkan sistem ekonomi nasional yang lebih berkeadilan maka pemerintah sudah semestinya mengoptimalkan kinerja aparatnya seperti Direktorat Jendral Pajak, Kejaksaan Agung, Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak berbagai bentuk kejahatan ekonom.

“PDIP meyakini pemerintahan Jokowi-JK akan lebih agresif di dalam memerangi mafia minyak, sekaligus memastikan peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor migas,” ujarnya.

Namun demikian Hasto juga mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK agar segera merealisasikan program lainnya untuk memacu pembangunan di bidang infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas rakyat banyak. Misalnya, pengaspalan jalan di pedesaan, pembangunan rumah layak huni bagi kalangan tak mampu, perbaikan irigasi pertanian, penyaluran bantuan langsung ke petani dan nelayan, serta pemberian modal ke pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).