BBM Subsidi Dibatasi, Harus Ada Kompensasi

Kamis, 09 Desember 2010 – 03:00 WIB

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui, pemerintah memang belum membicarakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu dengan DPR. Namun Fahrial setuju dengan rencana pemerintah yang akan diterapkan pada Januari 2011 itu.

Hanya saja Farial juga meminta pemerintah untuk menyusun program yang komprehensif guna meningkatkan kualitas percepatan pembangunan infrastruktur dan menggratiskan biaya pendidikan. Diuraikan pula, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi diyakini dapat mendukung laju perekonomian di daerah.

"Jadi sisa uang sebesar Rp 28 triliun itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk program tersebut dan itu tidak untuk satu atau dua tahun saja, tapi harus secara simultan. Karena infrastruktur transportasi ini sangat vital keberadaannya,"ulasnya.

Adapun untuk sektor pendidikan, kata Farial, dari alokasi dana Rp 28 triliun itu pemerintah diharapkan mampu membuat konsep pendidikan gratis secara menyeluruh. "Sekarang pendidikan gratis mungkin hanya uang pangkalnya saja, tapi bulanannya belum tentu. Kita harapkan semuanya gratis," imbuhnya.(ara/jpnn)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengingatkan pemerintah agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa dibarengi

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News