Beberapa Menteri Pantas Direshuffle

JAKARTA - Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tidak berhenti mendapat kritikan. Cendikiawan Muslim, Dr Muslim Abdurrahman, ikut memberi penilaian tentang kinerja patra menteri yang ada sekarang. “Kalau prestasi kabinetnya kayak begini, kalau nggak direshuffle apa bisa bertahan,” kata Muslim, kepada INDOPOS (grup JPNN), kemarin.

Dia menyebut pembantu SBY kali ini tidak memiliki manajemen disaster (musibah) yang bagus. Di mana-mana terjadi kerusuhan dan musibah. Seolah negara membiarkan lalai. “Masyarakat kita rusuh di mana-mana, kerusuhan sosial di mana-mana. Ini perlu penanganan yang tegas. Perlu solusi yang bijak,” ujar dia.  Belum lagi, menurut Muslim Abdurrahman, membicarakan mengenai arah demokrasi Indonesia. Bangsa ini seakan-akan lebih memilih untuk bertengkar, ketimbang menyelesaikan persoalan. “Pilkada kan di mana-mana isinya bertengkar. Dan, masalah ini harus kita evaluasi beneran,” jelanya.

Ada semacam kultur politik yang tidak benar. Biaya politik semakin lama semakin mahal.  “Apa bisa demokrasi begini dilanjutkan? Itu kan persoalan-persoalan dasar yang harus dipikirkan secara radikal,” ungkap Muslim dengan nada prihatin. Maka, menghadapi persoalan bangsa dan negara yang begitu kompleks ini, seharusnya kabinet memiliki gagasan besar yang lebih radikal. Itu sebabnya, menurut Muslim, Presiden SBY harus memiliki keberanian untuk me-reshuffle KIB II. “Dan, tentunya, yang diangkat harus orang yang benar-benar punya pengalaman dan punya konsep kebijakan,” ujar mantan pengurus DPP Muhammadiyah dan Dewan Syuro PKB ini.

Keberanian Presiden SBY untuk menempatkan the right man on the right place (orang yang tepat berada di tempat yang benar), merupakan langkah yang amat penting demi memperbaiki kinerja KIB II. “Persoalan reshuffle,  problemnya itu bukan orang per orang, tapi bagaimana SBY punya keberanian untuk menempatkan the right man on the right place. Ini sebenarnya yang lebih penting,” kata Muslim  yang juga Pembina Yayasan LPKP (Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik) Indonesia.