Begini Cara Ketua DPRD DKI Agar Tak Dipanggil KPK dan Bareskrim

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyewa tim auditor independen untuk menyisir Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Hal ini dilakukan menghindari panggilan dari penegak hukum yakni Bareskrim atau KPK jika ternyata ditemukan dana siluman.

‎Prasetio mengaku, tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah untuk menyewa jasa tim auditor. Sebab, anggarannya berasal dari uang pribadi.

"‎Karena nanti kalau anggaran sudah diketok, lalu saya pensiun dipanggil Bareskrim atau KPK, saya tidak mau," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (30/11).

Menurut politikus PDIP ini, tim auditor independen yang disewanya adalah tim gabungan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan kantor-kantor lainnya.
Ia menyewa hanya untuk memberikan pertimbangan mengenai ‎KUA-PPAS.

"Timnya bentukan sendiri. Jadi untuk pertimbangan saya aja,"‎ ucap Prasetio.

Penelusuran yang dilakukan oleh tim auditor independen menemukan ada anggaran yang tidak ada nomenklaturnya dengan nilai Rp 1,88 triliun.

Dana tanpa nomenklatur tersebut yakni:
- Dinas Pendidikan DKI Jakarta Rp 1,39 triliun
- Sudin Pendidikan II Jakarta Timur Rp 550 juta
- RSUD Kep. Seribu Rp 92,5 juta
- Unit Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Rp 400 miliar
- RSU Kecamatan Sawah Besar Rp 2,26 miliar
- Dinas Perhubungan dan Transportasi Rp 68,59 miliar
- Unit Pengelolaan ERP Rp 2 miliar
- Unit Pengelolaan Kereta Api Ringan Rp 1,78 miliar.
- Badan Promosi dan Penanaman Modal Rp 5,71 miliar
- Unit Pengelolaan Gelanggang Remaja Jaktim Rp 1,90 miliar
- Biro Perekonomian Rp 1,08 miliar‎ (gil/jpnn)