Begini Kronologi Pemecatan Fahri Versi PKS

jpnn.com - JAKARTA - Tak mau terus menjadi polemik, Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman akhirnya membeberkan alasan mengapa harus tega memecat kadernya yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Penjelasan disampaikan Sohibul melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (4/4). "Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan meluruskan duduk persoalan yang terkait dengan saudara Fahri Hamzah yang telah beredar di publik, DPP PKS memandang perlu diterbitkannya penjelasan kronologis permasalahan tersebut," tulis Sohibul mengawali tulisannya.

Dari penjelasan yang dibaca secara tuntas, beberapa poin ini menjadi awal mula terbitnya rekomendasi Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS, yang dieksekusi oleh Majelis Tahkim (semacam mahkamah partai). 

Hal tersebut bermula dari terpilihnya Sohibul memimpin partai berbasis Islam periode 2015-2020 sejak 10 Agustus 2015. Untuk menyamakan arah, visi, strategi, dan pola pengelolaan partai, Sohibul langsung melakukan konsolidasi dengan elemen partainya di parlemen yakni ketua fraksi dan Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR dari PKS. Keduanya mendapat pengarahan secara terpisah.

Pada tanggal 1 September 2015 Fahri dipanggil ke kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS untuk mendapat briefing. Dalam pertemuan hadir tiga anggota DPTP yaitu ketua Majelis Syuro (KMS), wakil ketua Majelis Syuro (WKMS), dan presiden PKS.

Fahri kemudian diberikan arahan yang secara substansi adalah bahwa sebagai partai kader dan partai dakwah, maka harus benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunannya. 

KMS meminta agar Fahri Hamzah menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut, dan senantiasa melakukan syuro serta mengindahkan arahan partai, terutama dalam menyampaikan pendapat ke publik sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi partai. 

"Apalagi posisi FH sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS," kata Sohibul.