Bela Menteri Keuangan, Ingatkan Publik Pahami Siklus Anggaran

jpnn.com - JAKARTA - - Kritik pedas ke Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro karena keputusannya mengusulkan kenaikan tunjangan untuk DPR RI datang bertubi-tubi. Hampir seluruh kritik menyalahkannya karena usulan kenaikan tunjangan pejabat dalam RAPBN 2016 jelas tak pantas ketika rakyat sedang kesusahan.

Namun, pendapat berbeda justru datang dari anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Menurutnya, banyak yang tidak paham dengan siklus anggaran sehingga langsung menyalahkan Menkeu. “Usulan kenaikan tunjangan itu tidak muncul begitu saja,”  katanya di Jakarta, Jumat (18/9).

Misbakhun menguraikan, sudah menjadi kelaziman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan penyesuaian atas anggaran yang akan dibelanjakan pada tahun berikutnya. Penyesuaian anggaran yang dibuat oleh lembaga dan kementerian mengacu asas kewajaran dan ketersediaan anggaran negara yang ada, termasuk memperhitungkan laju inflasi.

Terkait usulan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, Misbakhun menyebut hal itu tidak langsung muncul dari Menkeu. Sebab, Sekretariat Jenderal DPR juga mempunyai tugas menyusun penyesuaian anggaran.

“Tugas Sekretariat Jenderal DPR secara kelembagaan memang seperti itu. Besaran jumlah penyesuaiannya juga didasarkan pada kewajaran dan ketersediaan anggaran negara yang ada,” ujar politikus Golkar itu.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com

Misbakhun yang kini menjadi Sekretais Panja Penerimaan Negara di Komisi XI itu menegaskan, usulan tentang kenaikan tunjangan bagi DPR masih jauh dari realisasi. Sebab, usul itu merupakan bagian dari RAPBN 2016 dan masih harus dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah.