Belanja Daerah Kecil Picu Munculnya Calo Anggaran

JAKARTA - Politik anggaran di Indonesia yang lebih banyak belanja pusat ketimbang belanja daerah, menimbulkan potensi terjadinya calo anggaran. Timpangnya distribusi anggaran ke daerah juga menyebabkan gubernur, bupati, dinas terkait berbondong-bondong ke Jakarta, memperjuangkan kepentingan daerahnya.

"Mereka lobi ke Menteri Keuangan, kementerian teknis, sampai badan anggaran. Ini yang menimbulkan potensi calo anggaran," kata Anggota Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Selasa (14/6).

Ditanya apakah calo anggaran itu benar-benar ada, Agun menjelaskan,  itu merupakan persepsi publik. Ia menjelaskan, DPR sama dengan presiden, punya kewajiban dengan sistem pemilihan suara rakyat yang membawa implikasi tuntutan publik yang luar biasa untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kata dia, ketika pada masa tertentu harus mengunjungi konstituen dalam waktu tertentu sesuai rencana strategi, tentunya rakyat bertanya apa yang dibawa dan apa saja yang telah dilakukan selama ini. 

"Politik anggaran kita yang banyak belanja pusat dari pada daerah, disitu kemungkinan potensi calo terjadi. Calo bisa persepsi masing-masing. Saya juga bisa dibilang calo, ketika saya secara rill memperjuangkan kepentingan daerah," ungkap politisi Partai Golkar itu.