Persoalan beban kerja, legislasi pengawasan, sirklus pembahanasan anggaran di dewan, tdk terkelola, tertata, terjadwalkan.Menurut dia, ke depan bagaimana memperbaiki sistem. Cara pertama, lanjut dia, adalah mencegah bagaimana orang datang ke Jakarta. "Kata kuncinya di Menkeu dan Presiden. DPR bisa gunakan hak budget, tapi jujur akibat sistem seperti ini, tidak bisa solid. Masing-masing komisi memperjuangkan wilayah masing-masing," ungkapnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Politik anggaran di Indonesia yang lebih banyak belanja pusat ketimbang belanja daerah, menimbulkan potensi terjadinya calo anggaran. Timpangnya