Belanja Pemerintah Pusat Diklaim Makin Efisien

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugara mengatakan, setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyakarat.

Dia pun mengklaim belanja pemerintah pusat 2014 - 2018 sudah semakin efisien.

"Itu ditunjukkan dengan belanja honorarium, vakasi, dan lembur tahun 2013-2017 yang mengalami penurunan rata-rata 5,2% per tahun," ujar Kunta dalam taklimat media yang dihelat Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) di Jakarta, Selasa (20/3).

Diana Sadiawati, Pelaksana Harian (Plh) Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menambahkan, terdapat perubahan paradigma penyusunan perencanaan dan penganggaran dari money follow function menjadi pendekatan penganggaran berbasis kinerja (money follow program).

“Bappenas akan berperan sebagai Sistem Integrator dalam mengintegrasikan program pembangunan yang menjadi prioritas," tutur Diana.

Dari sisi manajemen kinerja, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Yusuf Ateh menegaskan, setiap tujuan, sasaran, program, dan kegiatan harus memiliki output dan outcome yang jelas serta bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Tidak gampang membuat integrasi antara Bappenas, Keuangan, dan KemenPAN-RB. Itu luar biasa sekali. Kalau sudah integrasi jadi gampang sekali. Tinggal bagaimana kita konsisten, harus tetap dilanjutkan karena memang butuh waktu," paparnya.

Salah satu bentuk kolaborasi antara ketiga kementerian tersebut dituangkan dalam Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).