Bentengi Jokowi dari Mafia Anggaran

Kamis, 18 Oktober 2012 – 07:12 WIB

Karena itu, sambung pria yang juga anggota DPRD DKI itu, upaya antisipasi terhadap mafia anggaran harus dilakukan secara maksimal. Sebab berbagai indikasi yang mengarah pada permainan mulai terlihat di setiap pembahasan anggaran. Sering kali ditemukan SKPD tidak memiliki keseragaman format usulan anggaran.

“Format masing-masing dinas berbeda. Antara dinas dengan suku dinas saja berbeda. Sedangkan tak semua anggota dewan mengerti persoalan anggaran. Ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia anggaran,” beber Boy.

Boy mengatakan, Gubernur Jokowi bisa mengantisipasi permainan mafia anggaran dengan meminta seluruh SKPD melaporkan setiap usulan anggaran. “Bahkan ketika anggaran dibawa ke Mendagri, kerap terjadi perubahan. Artinya masih ada celah yang bisa dimainkan oleh oknum dengan melobi di luar pembahasan anggaran antara SKPD dengan dewan,” tandasnya.

Mengomentari hal itu, Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto menegaskan, persoalan mafia anggaran dalam APBD DKI sulit untuk dibuktikan. Kendati dirinya memastikan, mafia anggaran itu ada. “Ini sudah masuk dalam sistem. Mulai dari usulan anggaran sudah bermain. Jokowi harus bisa bersihkan dan rombak anggaran secara total untuk antisipasi pihak yang menggerogoti uang rakyat,” tandasnya.