Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Berakit-Rakit ke Hulu, Berenang Renang ke Tepian

Rabu, 15 Oktober 2014 – 13:11 WIB
Berakit-Rakit ke Hulu, Berenang Renang ke Tepian - JPNN.COM
Pimpinan Redaksi INDOPOS saat melakukan wancara dengan sang Entrepreneurship, Ciputra di kediamannya Pondok Indah, Jakarta Selatan, kemarin (13/10). Foto: Fery Pradolo/INDOPOS

Sebuah tabungan yang akan membuat karyawan swasta dan perusahaan pemberi kerja untuk berdisiplin dalam menabung dan kemudian mereka dapat memanfaatkan dana tabungan Tapera miliknya untuk melakukan pembayaran uang muka maupun angsuran pembayaran rumah. Di Bidang Peradilan, lanjut Ciputra, tidak ada salahnya belajar dari Singapore dan Hongkong.

Mereka terbukti memiliki sistem peradilan yang dapat memberikan jaminan kepada pihak yang benar untuk berjuang mendapatkan keadilan, tanpa harus mengeluarkan uang yang tidak seharusnya. Sistem peradilan dirancang sedemikian rupa, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk orang mencari uang dengan cara menuntut orang lain di pengadilan.

Sebagai contoh, di Hongkong, untuk beracara di persidangan, penggugat selain harus membayar biaya pendaftaran perkara, juga wajib membayar biaya proses persidangan di muka. Pihak yang mendaftarkan jadwal persidangan wajib membayar terlebih dahulu, estimasi biaya persidangan, dari perkiraan jumlah hari, pemeriksaan saksi-saksi, harus menanggung biaya kehadiran saksi dari lingkungan pemerintahan.

Sedangkan di level banding, pihak yang kalah diwajibkan menanggung semua biaya persidangan. Termasuk mengganti biaya hukum, pengacara pihak lawan, dan biaya-biaya lain dari proses peradilan, tingkat pertamanya. Jadi hanya mereka yang sungguh berada dalam perkara dan yakin berada di posisi yang benar, yang berani mengajukan tuntutan.

Hukum tidak dipermainkan. Ide lain di bidang hukum, adalah Whist leblo wer Reward. Cara yang preventif untuk meng hapus budaya korupsi dan kolusi sampai akar-akarnya. Gagasan praktis ”revolusi mental” di bidang hukum ini memiliki tujuan untuk memberantas korupsi.

”Kami usulkan konsep whistleblower, yang bisa menciptakan suasana ‘tidak dapat korupsi’ di seluruh sektor dan lapisan kehidupan masyarakat. Ini bisa berjalan jika ada landasan hukum bagi whistleblower sehingga mereka dapat berperan jauh lebih besar dan lebih aktif, dapat memberikan informasi dan kesaksian sehingga korupsi dapat diberantas tuntas. Cara ini efektif di Hongkong, Singapore, Korea Selatan, dan AS,” paparnya.

Sebelum tahun 1974, Hongkong itu kota para koruptor, kota gangster. Korupsi menjadi cara hidup dari aparat terbawah, sampai pucuk pimpinan kepolisian. Akibatnya, sindikat kejahatan terorganisasi, narkoba, perjudian, dan pelacuran bebas tumbuh subur.

Pergantian pucuk pimpinan kelembagaan kepolisian berikut pejabat kunci, tidak mampu membawa perubahan yang lebih baik. Februari 1974 didirikan Independence Commission Against Corruption (ICAC) yang bergerak melalui program penegakan hukum, pencegahan, pendidikan dan salah satu cara yang paling jitu yang dilakukan adalah whistleblower.

Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jatuh bangun, susah payah, habis-habisan, memutar otak, memeras keringat, sampai mendekati batas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
  • Opini

    Dampak Revolusi Gadget di Kalangan Pelajar

    Minggu, 19 Mei 2024 – 19:25 WIB
    Dampak Revolusi Gadget di Kalangan Pelajar - JPNN.com
  • Opini

    Peluang dan Risiko Penggunaan Kecerdasan Buatan

    Kamis, 09 Mei 2024 – 06:30 WIB
    Peluang dan Risiko Penggunaan Kecerdasan Buatan - JPNN.com
  • Opini

    Belajar dari Kemenangan Jonatan Christie

    Minggu, 28 April 2024 – 07:36 WIB
    Belajar dari Kemenangan Jonatan Christie - JPNN.com
  • Opini

    Hukum dan Etika Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

    Sabtu, 27 April 2024 – 20:19 WIB
    Hukum dan Etika Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi - JPNN.com
X Close