Berakit-Rakit ke Hulu, Berenang Renang ke Tepian

Sedangkan di level banding, pihak yang kalah diwajibkan menanggung semua biaya persidangan. Termasuk mengganti biaya hukum, pengacara pihak lawan, dan biaya-biaya lain dari proses peradilan, tingkat pertamanya. Jadi hanya mereka yang sungguh berada dalam perkara dan yakin berada di posisi yang benar, yang berani mengajukan tuntutan.

Hukum tidak dipermainkan. Ide lain di bidang hukum, adalah Whist leblo wer Reward. Cara yang preventif untuk meng hapus budaya korupsi dan kolusi sampai akar-akarnya. Gagasan praktis ”revolusi mental” di bidang hukum ini memiliki tujuan untuk memberantas korupsi.

”Kami usulkan konsep whistleblower, yang bisa menciptakan suasana ‘tidak dapat korupsi’ di seluruh sektor dan lapisan kehidupan masyarakat. Ini bisa berjalan jika ada landasan hukum bagi whistleblower sehingga mereka dapat berperan jauh lebih besar dan lebih aktif, dapat memberikan informasi dan kesaksian sehingga korupsi dapat diberantas tuntas. Cara ini efektif di Hongkong, Singapore, Korea Selatan, dan AS,” paparnya.

Sebelum tahun 1974, Hongkong itu kota para koruptor, kota gangster. Korupsi menjadi cara hidup dari aparat terbawah, sampai pucuk pimpinan kepolisian. Akibatnya, sindikat kejahatan terorganisasi, narkoba, perjudian, dan pelacuran bebas tumbuh subur.

Pergantian pucuk pimpinan kelembagaan kepolisian berikut pejabat kunci, tidak mampu membawa perubahan yang lebih baik. Februari 1974 didirikan Independence Commission Against Corruption (ICAC) yang bergerak melalui program penegakan hukum, pencegahan, pendidikan dan salah satu cara yang paling jitu yang dilakukan adalah whistleblower.

Mereka yang dapat memberikan informasi dan kesaksian mendapatkan perlindungan total, mulai dari perlindungan keamanan 24 jam, rumah perlindungan, identitas baru, dan juga kemungkinan di relokasi ke luar negeri. Di Korea Selatan, untuk whistleblower yang dirinya juga terkait dengan masalah hukum, maka bila dapat memberikan informasi berharga, masa hukumannya dapat dikurangi atau dibatalkan.

Di Singapore, whistleblower yang berhasil mengungkapkan penipuan pajak dapat memperoleh hadiah 15 persen dari pungutan pajak yang dapat diselamatkan, dengan maksimum hadiah 100.000 Dolar Singapore. Di AS, ada kebijakan pemberian hadiah kepada whistleblower antara 10-30 persen dari nilai yang dapat diterima kembali oleh negara.

Khususnya, bila terdapat penalty terhadap tersangka yang melampaui USD 1 juta. ”Kami usulkan whistleblower diperluas di pemerintahan baru nanti. Sehingga pelapor dan saksi kunci bisa mendapatkan penghargaan finansial untuk menjamin masa depannya. Cara ini secara tidak langsung, jutaan orang Indonesia didorong dan dimotivasi untuk ikut mengawasi dan ikut melaporkan praktik korupsi,” jelas Ciputra.