Berbicara di COP26 Glasgow, Fadli Zon Singgung Soal Ini

"Hal ini bisa jadi karena adanya silo approach, kecenderungan untuk memandang bahwa isu lingkungan hanya ranah Komisi IV atau VII misalnya, padahal tidak demikian," kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu dalam keterangan persnya, Sabtu (6/11).

Fadli kemudian menyinggung tentang UU Ciptaker yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu.

Omnibus Law digadang-gadang bisa membenahi carut marut dan merampingkan aturan investasi di Indonesia.

Namun, tutur dia, aturan itu di sisi lain menjadi salah satu contoh nyata UU yang melemahkan prinsip-prinsip perlindungan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Ke depannya, parlemen diharapkan lebih ketat lagi dalam menerapkan tiga fungsi parlemen terkait isu lingkungan secara lintas komisi.

"Aspek-aspek seperti kajian dampak lingkungan dan penganggaran berbasis lingkungan harus menjadi satu rutinitas yang tidak bisa dikesampingkan," kata dia.

Ketua BKSAP DPR RI selanjutnya dijadwalkan akan memberikan paparan di salah satu agenda tetap tahunan Inter Parliamentary Union di sela-sela COP pada 7 November 2021. (ast/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: