Beredar Surat Palsu Instruksikan THR PNS

Di dalam surat bernomor : 0372/BKN RI/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Republik Indonesia itu menyebutkan, ada pemberian tunjangan hari raya bagi PNS, anggota TNI/Polri, anggota MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan II. 

"Surat tersebut sangat menyesatkan, seolah-olah pemerintah pusat meminta ke seluruh instansi pusat dan daerah memberikan THR pada pegawai. Padahal sejak beberapa tahun ini, pemberian THR tidak dibolehkan lagi karena sudah diganti dengan gaji ke-13," tutur Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat, Jumat (19/8).

THR, lanjutnya, bisa diberikan bila instansi yang bersangkutan punya kelebihan dana. Itupun yang harus memberikan pimpinan ke pegawai. Bukan bawahan ke atasan.