Beri Arahan soal COVID-19, Jokowi Tekankan Pengelolaan Gas dan Rem

jpnn.com, SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai ancaman pandemi virus Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir, ditandai dengan kondisi yang masih dinamis. Di sisi kesehatan, diperlukan upaya bersama untuk menjaga agar jangan sampai muncul gelombang kedua.

Namun, lanjut Jokowi, yang dihadapi sekarang ini bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi.

"Saya titip yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, suplai terganggu, produksi terganggu," kata Jokowi saat memberikan arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (30/6).

"Pada kuartal yang pertama kita masih tumbuh, keadaan normal kita di atas 5 (persen), tapi kuartal pertama kita masih bisa tumbuh 2,97 (persen). Tetapi di kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita," tambah Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta jajaran pemerintahan di daerah supaya berhati-hati dalam mengelola pandemi sehingga urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Jokowi meminta daerah tidak membuka ekonomi tanpa ada sebuah kendali yang baik di bidang kesehatannya.

"Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem sehingga mungkin ekonominya bagus, tapi Covid-nya juga naik. Bukan itu yang kita inginkan. Covid-nya terkendali, tetapi ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari hal tersebut bukanlah perkara mudah dan dialami oleh semua negara di dunia. Menurut Jokowi, dari data yang diterimanya, ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi dan tumbuh negatif.

"Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara Covid, antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi jajaran Forkompinda, TNI, Polri, seluruh gugus tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik," tambahnya.