Berkaca dari Kasus ACT, Muhammadiyah Sebut Ada Pergeseran Moral sampai Kelabilan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai pergeseran orientasi dan integritas dari sebagian kecil orang yang menjadi pengelola lembaga filantropi. Dari sisi pemerintahan, adanya tumpang tindih aturan sehingga lembaga kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) bisa leluasa melakukan aksinya.

Pernyataan itu merupakan respons atas kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh petinggi ACT.

"Menurut saya ketidakpatutan itu terjadi karena memang ada persoalan pergeseran orientasi dan penurunan moralitas dari sebagian kecil mereka yang menjadi penyelenggara atau pengelola lembaga filantropi," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di Jakarta Timur, Sabtu (9/7)

Dia juga menyebutkan perlu ada regulasi dan pengawasan yang berlapis oleh lembaga pemerintah.

Abdul Mu’ti mencontohkan pengawasan lembaga filantropi bisa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Misalnya terkait dengan berapa gaji komisaris, berapa gaji direksi, itu OJK mengawasi," lanjutnya.

Dia juga menilai kekacauan di lembaga filantropi terjadi karena berkaitan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Abdul Mu’ti menyebutkan lembaga filantropi terkait dengan perizinan dan pengawasan yang berhubungan dengan UU Zakat, yaitu lembaga atau badan amil zakat dan sedekah, ranahnya di bawah Kementerian Agama.