Berkat Hal Ini, Pj Gubernur Agus Fatoni Raih Penghargaan Peduli HAM dari Menkumham

Untuk itu, guna memberikan pemenuhan HAM terhadap pelaku usaha/bisnis, dibentuklah Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Sumsel yang dikukuhkan pada hari itu juga.

Ini dikarenakan kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tak hanya menjadi milik negara, melainkan juga tanggung jawab korporasi di bidang bisnis.

"Berbagai isu HAM di bidang bisnis, seperti penggunaan tenaga kerja anak (di bawah umur), hak-hak tenaga kerja wanita, gaji yang di bawah upah minimum propinsi/upah minimum kabupaten/kota serta perbudakan, masih menjadi isu sentral hingga saat ini,” ungkapnya.

Melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, kata Fatoni isu miring hak asasi manusia di sektor bisnis diharapkan dapat diminimalisir.

Untuk mencapai hal tersebut perlu sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah.

Fatoni menyebut permasalahan HAM merupakan permasalahan global yang muncul di setiap negara, tidak terkecuali bagi negara-negara berkembang.
Oleh karena itu, semua pihak telah bersepakat untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.

"Kami menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai vocal point nasional bisnis dan HAM dan diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi semua pihak dalam menciptakan bisnis yang berbasis HAM di negara yang kita cintai ini,” ujar Fatoni.

Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM yang dikukuhkan tersebut akan bekerja secara maksimal untuk dapat memastikan para pelaku usaha telah memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM di lingkungan Provinsi Sumsel.