Bermula Dari Gagasan Besar Soekarno

“Tulang punggung demokrasi kita adalah DPR. Jika DPR tidak ada, maka kita mengatakan demokrasi di Indonesia sudah hilang,” tandas politisi PKS tersebut. Peran kamar legislatif kerap tertutup oleh dominasi kamar eksekutif. Selama ini, diakui Fahri, sejarah kekuasaan di Indonesia, memang didominasi sejarah kuatnya kamar eksekutif. Dominasinya bahkan sudah pada tingkat totalitarian.

Fahri mencontohkan, bagaimana Volkstraad sebagai cikal bakal dewan rakyat di era kolonial hanya dijadikan embel-embel Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian muncul Orde Lama yang membangun pemerintahan demokrasi liberal dengan sistem parlementer dan UUDS 1950 sebagai dasar kosntitusinya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, secara tak sadar mengembalikan sistem ke polanya yang tidak ideal.

“UUD 1945 menempatkan kekuasaan eksekutif sangat besar atau eksekutif heavy. Muncul Orde Baru tahun 1966 yang menggunakan UUD 1945. Maka yang terjadi kekuasaannya totaliter. Kritik kita terhadap 32 tahun pemerintahan Orde Baru, karena kekuasaannya didominasi oleh eksekutif. Protes terhadap dominasi eksekutif muncul setelah reformasi. Muncullah keinginan kuat untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi,” ujar Fahri.

Inti dari amandemen konstitusi kita, lanjutnya, adalah melemahkan kekuasaan eksekutif dengan cara “merampas” kekuasaan dari presiden dan diberikan kepada rakyat melalui penguatan DPR. Lalu, belakangan muncul penambahan kamar legislatif yang kedua, yaitu DPD sebagai perwakilan daerah.

“Di seluruh dunia, lahirnya kekuatan legislatif sebagai pertanda daulat rakyat dan penguatan demokrasi. Sementara kita Bangsa Indonesia belum pernah secara serius membangun kekuatan legislatif, itulah yang menyebabkan otoritarianisme kembali berulang-ulang. (fat/jpnn)