Bermula Dari Gagasan Besar Soekarno

“Gedung ini harus dijadikan tempat belajar dan wisata sekaligus. Seluruh anak bangsa dan wisatawan bisa masuk bila ingin melihat gedung parlemen. Selama ini, gedung parlemen tidak dikenal sebagai tempat wisata. Padahal, seharusnya bisa menjadi tempat wisata alternatif. Bila kita berkunjung ke luar negeri, gedung parlemennya selalu bisa menjadi destinasi wisata. Nah, di sini belum. Kita ingin membuat semua itu, agar bangsa lain bisa melihat kita,” terang Fahri.

Tahap kelima, membangun pusat kajian. Kelak, parlemen modern yang sedang dibangun ini, akan memiliki pusat kajian anggaran, pusat kajian legislasi, dan pusat kajian akuntabilitas keuangan negara. Ini penting bagi DPR sebagai dapur legislasi dan anggaran. Sudah ada Keppres yang mengatur hal ini.

Tahap keenam, membangun ruang kerja anggota dan tenaga ahli. Selama ini, ruang kerja anggota dan tenaga ahli di gedung Nusantara I sudah tak memadai lagi. Ruang terlalu sempit untuk menunjang kerja para anggota dewan dengan enam sampai tujuh staf pendamping, baik asisten pribadi maupun tenaga ahli. Untuk itu, perlu ruang yang lebih luas agar suasana kerja lebih nyaman.

Tahap ketujuh, mengintegrasikan kawasan secara utuh. Menurut Fahri, dalam konsep ini ada dua hal utama yang diintegrasikan, yaitu collective mind dan collective memory. Semua anak bangsa harus menyadarai bahwa parlemen merupakan pusat pengambilan keputusan sekaligus pusat pengetahuan. Para pendiri Republik ini sudah sejak lama menyadari pentingnya hal tersebut.

“Inilah tujuh hal yang akan kita kerjakan setahap demi setahap. Selesainya kapan, kita tidak tahu. Yang penting kita di sini menegaskan bahwa negara demokrasi yang besar, harus mempunyai proyeksi besar untuk membangun pilar-pilar demokrasinya secara serius. Saat ini, semuanya masih dalam tahap perencanaan, karena harus melalui sistem penganggaran dari APBN kita. Tidak bisa kita mengambil dana di luar APBN,” papar Fahri.

Semua anggota DPR sudah setuju atas rencana proyek pembangun ini. Proses selanjutnya, sambung Fahri, jatuh kepada kuasa pengguna anggaran, yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI. Peran Pimpinan dan para anggota DPR hanya sebatas pada ide-ide besarnya, tidak ikut campur dalam teknis proyek dan penganggarannya. Semua sudah ada prosedur dan sistemnya sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Anggaran dibuat Sekjen dan diajukan ke pemerintah. Proses selanjutnya dibawa ke rapat Banggar dan komisi terkait. Lalu, disetujui masuk dalam APBN. Diketok bulan Oktober, ditender sekitar bulan November-Desember, dan baru dilaksanakan pada Januari. Itulah prosedur anggarannya,” imbuh Fahri lagi, seraya menambahkan, “Dan sistem penganggarannya menggunakan tahun jamak (multi years), karena itemnya banyak sekali.”

Tulang Punggung Demokrasi
Konsep pembangunan parlemen modern tidak membawa kepentingan pribadi siapa pun. Semuanya tunduk pada aturan main, dalam hal ini UU MD3 dan UU Keuangan. Di tengah perayaan HUT Proklamasi ke-70 ini, tak ada salahnya parlemen memoles diri untuk memperkuat pilar demokrasi. Inilah momentum yang baik untuk merefleksikan kembali pentingnya tradisi legislatif di negara ini.