Bertemu Wakil Menag, Pemuda Katolik Tegaskan Tolak Praktik Intoleransi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik dr. Karolin Margaret Natasa menyampaikan kepada Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi terkait masalah penolakan pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Joseph, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

“Pemuda Katolik bersikap tegas untuk menolak adanya upaya gerakan intoleransi yang ada di Karimun dan juga sejumlah wilayah di seluruh Indonesia karena dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus hadir dan konstitusi menjamin adanya kebebasan dalam hidup beragama di Republik Indonesia,” ujar Karolin Margret Natasa saat audiensi dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Ruang Kerja Wakil Menteri Agama, Jakarta, Rabu (12/2).

Dalam pertemuan tersebut, Karolin didampingi Wasekjen PP Pemuda Katolik yang juga Ketua Komda DKI Jakarta Bondan Wicaksono, Ketua Lembaga Hubungan Antar Alumni PP Pemuda Katolik Alfonsus Beo Say dan Ketua Komcab Kabupaten Karimun Vadarones Purba.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Karolin menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang memfasilitasi agama-agama di Indonesia. Salah satunya terkait pembinaan di lingkungan Dirjen Bimas Katolik yang saat ini sudah ada Pelaksana tugas yang telah ditunjuk. Karolin juga meminta Kementerian Agama untuk dapat memperhatikan pembinaan para aparatur sipil negara (ASN) di Dirjen Bimas Katolik dan seluruh Kakanwil Agama di berbagai daerah seluruh Indonesia.

“Kami berharap makin banyak ASN beragama Katolik yang memiliki jenjang karier yang terpadu dalam membantu dan menunjang kinerja kerja pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Agama RI,” kata Karolin yang juga Bupati Landak Provinsi Kalimantan Barat ini.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan terima kasih atas silahturahmi dan kunjungan persaudaraan ini dalam jajaran Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

Menurutnya, Kementerian Agama berkomitmen untuk memiliki perhatian yang serius terhadap penyelesaian yang dapat diterima para pihak yang bertentangan. “Kami terus melakukan mediasi yang intensif demi memperoleh titik temu setiap perbedaan, sambil tetap menghormati proses pengadilan TUN yang sedang berjalan,” kata Zainut.