Bidan PTT Berjuang Sembari Mengurut Dada

‎Sejak 250 orang bidan desa PTT hadir di hari IWD tersebut digelar, harapan besar belum juga membuahkan hasil. Kebijakan Presiden tak kunjung datang. Persoalan mulai diarahkan ke pusat kekuasaan. ‎

Puncaknya, dua Lembaga Kepresidenan RI, Wantimpres dan Kantor Staf Presiden, didatangi beramai-ramai. Koordinasi dan kajian substansi permasalahan, dari soal regulasi, politik anggaran, hingga menuangkan pikiran sebagai solusi telah disampaikan. Lagi-lagi, bidan desa PTT mesti berjuang sembari mengurut dada, lantaran desakan terasa berjalan melambat.

Apa tindakan bidan desa PTT?

Perjuangan tetap kami lanjutkan.‎ Sejak kehadirannya di Ibukota, bidan desa yang terwadahi ke dalam Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, tak mengenal rasa putus asa. 25 provinsi terjangkau merapatkan barisan. Sembilan provinsi lainnya, mungkin belumlah terkonsolidasi, tersebab berbagai rintangan geografis, dan akses informasi membentang di antara medan-medan paling sulit. Perjuangan panjang Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia untuk 40 ribuan bidan desa berlabel PTT tak henti-hentinya dikampanyekan. Tiap hari, dari menit ke menit. Dari satu status Face Book sampai gunakan media kampanye internasional www.change.org dan website petisi www.laporpresiden.org, dan www.lapor.go.id yang diinisiasi bidan desa terpencil bidan Jois, menyabet dukungan voters tertinggi di bulan Juli 2015.‎

Bagaimana sikap pemerintah daerah, tempat di mana bidan desa PTT mengabdi?

Alhamdulillah mayoritas pemda mendukung perjuangan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia. Dukungannya tidak hanya sebatas janji, tapi tertulis. Ada 85 Surat Rekomendasi Kepala Daerah, dan Tiga Surat Rekomendasi Gubernur telah dikantongi. Selain itu, Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia, benar-benar melakukan pengarsipan dan membangun data base by name by addres. Tak ada waktu, selain konsolidasi, dari satu kabupaten ke kota lainnya. Bahkan hingga lintas kepulauan. Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia bertekad menjadi PNS, tiap detik berdetak di dada para pejuang bidan desa di Forum ini. Yel-yel NRPTT.. No! NIP..Yes! Jadi teriakan pembuka, meski di hadapan sejumlah petinggi negeri, Bupati, Walikota, dan Gubernur, hingga para Menteri.‎

Keputusan terberat belakangan, adalah kembali turun ke jalan. Seruan kepada Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Baten, diputuskan jadi tulang punggung kekuatan aksi massa, nyaris mencapai targetan optimal. Posyandu bergeser di depan Istana Negara. Timbangan bayi/balita digeret hingga tepat di muka pintu gerbang penguasa. Hari itu Senin, 14 September 2015, mengangkat tema “2000 Bidan Desa Posyandu, Di Depan Istana Negara”.  Dukungan DIY, Jawa Timur, Riau, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara mengalir hiasi Aksi Nasional Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia.  Konfederasi KASBI turut bergabung berjuang bersama di Aksi Nasional. Jagad sosial media dibanjiri foto aksi nasional. Selain pemberitaan di layar kaca, menggedor seluruh sendi kekuasaan. Pernyataan sikap keras dilancarkan di hari itu. Ini bunyinya “NEGARA LEGALKAN PRAKTEK HUKUM ILEGAL TERHADAP SISTEM KERJA KONTRAK BIDAN DESA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)! SOLUSINYA EVALUASI KEPRRES NO. 77 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994  Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap DAN TERBITKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN BIDAN DESA PTT SEBAGAI PEGAWAI TETAP NEGARA (PNS).” ‎‎

Diberi waktu seminggu, belum ada gelagat pemerintah untuk menyeriusi tuntutan Forum. Bukannya kapok, kami kembali melakukan aksi pada 28 September 2015 dengan menurunkan10 ribu bidan desa PTT. Tuntutannya lebih konkrit  lagi. MenPAN-RB, segera putuskan hitam di atas putih untuk Pengangkatan Bidan Desa PTT (Pusat) sebagai Pegawai Tetap Negara (PNS)!  Kali ini, bidan desa membentuk Barisan Bidan Siaga. Semakin Teorganisir, Terdidik, dan Terpimpin. Gaji/upah di bawah UMK, sebesar Rp 1,4 juta, tidak berarti tak bisa membiayai sendiri perjuangan bidan desa berlabel PTT. Prinsip kemandirian dan penggalangan iuran anggota, telah membuktikan sepanjang dua kali Aksi Nasional berjarak pendek, mampu diekspresikan dalam akselarasi politik yang sangat signifikan.