BKP Kementan Terbitkan FSVA untuk Atasi Kerawanan Pangan

Lembaga internasional seperti _World Food Programme (WFP)_ memanfaatkan FSVA dalam menentukan lokasi intervensi di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua serta penentuan lokasi survey biaya pangan. Di tingkat daerah, sebagian pemerintah daerah telah menjadikan hasil rekomendasi FSVA sebagai acuan penyusunan kebijakan/program ketahanan pangan.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Pemilihan indikator didasarkan pada, keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota.

FSVA 2018 adalah pemutakhiran dari edisi-edisi sebelumnya. Pemutakhiran yang dilakukan meliputi metode analisis, indikator, dan data yang digunakan. Selain itu FSVA 2018 mengakomodasi perkembangan wilayah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah.

Hasil sementara FSVA 2018 menunjukan sebanyak 81 kabupaten termasuk dalam katagori rentan terhadap rawan pangan yang terbagi atas 26 kabupaten (6,3%) prioritas 1, 21 kabupaten (5 persen) prioritas 2 dan 34 kabupaten (8,2 persen) Prioritas 3. Indikator utama pada wilayah yang rentan tersebut adalah, tingginya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan, tingginya balita stunting, dan tingginya penduduk miskin.

"Hasil analisis FSVA dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk intervensi program peningkatan ketahanan pangan dengan melihat indikator utama yang dapat menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan," tutur Agung.

"Melalui FSVA pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya pangan yang ada diwilayah, sehingga masyarakat akan tahan pangan," pungkas Agung.(jpnn)