BLT Kompensasi Potensial Ditolak Politisi Senayan

Sabtu, 04 Mei 2013 – 08:14 WIB

Sementara itu, pengalaman munculnya BLT menjelang Pemilu 2009 justru dimanfaatkan partai penguasa untuk mendongkrak popularitas. "Karena punya pengalaman di Pemilu 2009, jadi tidak adil pertarungan di lapangan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Jika alasannya terkait dengan defisit APBN untuk menaikkan harga BBM, Pram mengingatkan bahwa harga minyak dunia justru turun. Bahkan, harga BBM di Tiongkok justru diturunkan sejak dua minggu lalu. "Ini yang menjadi pertanyaan, apa betul defisit itu terjadi. Atau, karena inefisiensi, atau ada keinginan mau pemilu, kemudian ada dana yang diturunkan," sorotnya.

Hingga sekarang, lanjut Pram, RAPBN perubahan terkait dengan kenaikan BBM masih sebatas wacana. DPR saat ini menunggu apa yang diinginkan pemerintah, sementara energi yang menjadi sumber BBM terus tersedot gara-gara polemik yang dibuat pemerintah. "Siapa pun pasti ingin memberikan bantuan kepada rakyat tidak mampu karena dampak (kenaikan BBM) ini. Tapi, yang harus diatur, jangan ada partai yang diuntungkan karena keputusan yang diambil," tegasnya.

Terkait dengan kekhawatiran anggota dewan bahwa kompensasi BBM bakal dijadikan alat politik, pihak istana membantah kekhawatiran itu. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk membantu masyarakat kurang mampu terkait dengan kenaikan harga BBM.