BNP2TKI Punya Solusi Jika Moratorium Pengiriman TKI Dicabut
jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mulai kembali mengkaji pengiriman TKI ke negara-negara Timur Tengah yang telah dimoratorium sejak Mei 2015. Namun, BNP2TKI menginginkan adanya format baru jika kelak moratorium TKI ke Timur Tengah dicabut.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyusun format baru tentang pengiriman TKI ke Timur Tengah. Menurutnya, tata kelola baru diperlukan karena berdasarkan data imigrasi, selama masa moratorium justru masih banyak TKI yang berangkat ke Timur Tengah secara ilegal.
"Melihat masalah-masalah yang banyak, bisa disimpulkan bahwa moratorium penempatan TKI ke Timur Tengah lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya," ujar Nusron di kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat (15/9).
Merujuk data imigrasi selama moratorium, kata Nusron, sekitar 2.600 TKI justru berangkat ke Timur Tengah secara ilegal. Artinya, dalam setahun ada sekitar 30 ribu TKI yang tetap berangkat ke Timur Tengah meski pemerintah memberlakukan moratorium.
Mantan legislator Golkar itu menambahkan, maraknya TKI ilegal justru membuat pemerintah kesulitan mengontrol kualitas para buruh migran yang bekerja di mancanegara itu. Sebab, berangkat melalui jalur ilegal berarti tak dibarengi pengawasan, pelatihan keterampilan, sikap dan hal-hal lainnya.
Nusron menambahkan, ketiadaan pelatihan itu akan membuat TKI yang berangkat juga kesulitan. Misalnya, ada TKI yang tak tahu cara pindah pesawat saat transit di bandara.
“Ada yang tidur tiga hari tiga malah di bandara Dubai. Ada juga yang bekerja di sana tapi tak sesuai dengan yang dijanjikan dan skill-nya tak memadai. Pada akhirnya, pemerintah yang tergopoh-gopoh menyelesaikan," ujarnya.
Nusron mengakui, persentase TKI ilegal yang bermasalah memang tak banyak. Dari 2.600 TKI ilegal per bulan yang berangkat sejak moratorium, yang bermasalah kurang dari 1.000 orang. Namun, katanya, ketika ada TKI yang meninggal di luar negeri, maka sontak langsung geger.