BNPP Indentifikasi 8 Persoalan di Perbatasan

Senin, 13 Desember 2010 – 18:40 WIB

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu merincikan, total anggaran di 29 kementrian/lembaga yang digunakan untuk membiayai program di perbatasan sebesar Rp 4,1 triliun. Dari angka itu, sebut Gamawan, anggaran paling besar berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum yaitu mencapai 3,1 trilyun, sementara dari Kementrian Kesehatan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 605 miliar.

Selanjutnya Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp 290 miliar, disusul dari Kementrian Koperasi dan UKM Rp 92 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp 62 miliar untuk pembenahan keimigrasian, Kementrian Komunikasi dan Informasi Rp 42 miliar, serta Kementrian Kelautan Rp 2,5 miliar.

Selain program perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan, pemerintah juga membuka kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan. "Kalau di perbatasan dirasa perlu dibentuk kabupaten baru, demi negara tak harus usulan dari bawah. Pusat bisa berinisiatif membentuk kabupaten," ucap Gamawan.(ara/sam/jpnn)

JAKARTA - Pemerintah mencatat 8 persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lain. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Pengelola

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News