BP2MI Dorong Gugus Tugas TPPO Lakukan Konsolidasi

"Dengan segala Keterbatasan yang dimiliki termasuk keterbatasan anggaran, kami BP2MI senantiasa berupaya optimal dalam melaksanakan fungsi pelindungan melalui pencegahan Penempatan illegal serta memerangi sindikasi yang menjadi pelakunya.  Harmonisasi pelaksanaan Kebijakan perlu didukung dengan kesamaan persepsi lintas K/L agar fungsi gugus tugas TPPO dapat berjalan secara komperhensif, terarah dan tepat sasaran," ujar eks anggota DPD RI ini.

Benny berharap dalam forum strategis ini didapatkan pemahaman serta komitmen bersama untuk mewujudkan tindak lanjut yang konstruktif. Semua bisa bersinergi, berkolaborasi dengan orientasi pada kepentingan merah putih dan Republik.

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara menuturkan pergelaran FGD yang dilaksanakan BP2MI merupakan momentum membentuk konsensus lintas sektoral dan mengurangi ego sektoral dalam pelaksanaan PMI.

“FGD ini adalah gagasan yang baik dan harus dimaknai sebagai upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga negara tidak hanya ketika berada di Indonesia namun juga saat berada di luar negeri,” ungkap Dewi Asmara yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI.

Lebih lanjut Dewi Asmara mendukung penguatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, melalui peningkatan alokasi anggaran bagi instansi pemerintah yang berwenang, termasuk BP2MI.

Menurut Dewi, PMI memberikan sumbangsih remitan dengan angka hampir mencapai Rp 160 triliun per tahun, hanya di bawah sektor Migas.

Dewi mengatakan angka ini merupakan 7 persen dari nilai APBN. Dengan sumbangan sebesar itu, upaya pelindungan PMI dan keluarganya harus mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah.

Namun, di sisi lain, alokasi anggaran BP2MI sebagai operator Pelindungan PMI justru mengalami tren penurunan.