BPIP Tegaskan Penerbitan Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Tidak Boleh Dimonopoli

Karjono menyampaikan lahirnya PP 4/2022 tidak terlepas dari peran sentral Megawati Soekarnoputri yang mengundang Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, unsur pimpinan BPIP, kepala BRIN, Sekjen PDIP dan Wakil Ketua MPR, dan mengajak untuk bersama-sama membumikan Pancasila.

Kemudian melalui SK Kepala BPIP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila Pendidikan Formal, dibentuk tim yang beranggotakan sekitar 160 pakar di bidangnya untuk menyusun 15 buku buku ajar dan buku mata kuliah Pendidikan Pancasila dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.

Selanjutnya, menyusul launching buku-buku tersebut pada 1 Juni 2022 di Ende, Nusa Tenggara Timur oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Setelah penetapan mata ajar dan mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib, BPIP dan Kemendikbudristek melakukan pembahasan bersama terhadap buku-buku tersebut.

Kemudian Mendikbudristek Nadiem Makarim memberlakukan buku-buku tersebut sebagai Buku Referensi Pendidikan Pancasila.

Hal tersebut tertuang melalui Surat Keputusan Nomor 067/Hp/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang penetapan Buku Refetensi Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

"Selain wajib diterapkan di pendidikan formal mulai PAUD sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan Pancasila juga wajib diterapkan untuk pendidikan nonformal dan informal," kata Karjono.

Dia menambahkan BPIP mengapresiasi seluruh stakeholders, termasuk masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan dan mendistribusikan buku Pancasila serta konten-konten bernapaskan Pancasila dalam upaya gotong royong mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.