BPS Diizinkan Boros Perjalanan Dinas
Kamis, 11 Oktober 2012 – 12:56 WIB
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) diizinkan tidak melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 10-15 persen. Selain, tugas BPS lebih banyak melakukan survei, dana perjalanannya pun lebih sedikit dari kebutuhan. "Kami bisa memaklumi kalau BPS tidak bisa melakukan penghematan biaya perjalanan dinas. Karena itu dana BPS tidak harus dipotong agar kerjanya lebih optimal," kata Laurens, anggota Komisi XI DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPS Suryamin, pejabat eselon I Kementerian Keuangan, dan Bappenas, Kamis (11/10).
Dalam pemaparannya, Kepala BPS mengungkapkan, biaya perjalanan dinas untuk 2013 mencapai Rp207,4 miliar. Dana tersebut masih kurang, mengingat kebutuhan awalnya Rp246 miliar.
"Karena kekurangan itulah kami tidak melakukan efisiensi perjalan dinas. Terlebih jumlah tersebut tidak terlalu besar hanya sekitar lima persen dari anggaran BPS," ujarnya.
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) diizinkan tidak melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 10-15 persen. Selain, tugas BPS lebih banyak melakukan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Produk
Winn Gas Luncurkan Produk Inovasi Terbaru, Ibu-Ibu Pasti Suka
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:44 WIB - Bisnis
Lewat Cara ini SIG Dukung Inisiatif Kementerian BUMN Mewujudkan Asta Cita
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:41 WIB - Bisnis
Menteri PPPA Ingin Tingkatkan Taraf Hidup Perempuan
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:19 WIB - Bisnis
Bank Mandiri Promosikan Sektor IT ke Investor Hong Kong
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:57 WIB
BERITA TERPOPULER
- Gosip
Putri Nikita Mirzani: Mohon Maaf, Saya Enggak Bangga Punya Ibu Kontroversial
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:11 WIB - Humaniora
RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran
Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB - Pilkada
Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB - Olahraga
PSS Sleman Vs Persebaya; Pemain Kunci Diwaspadai
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB - Hukum
Ray Rangkuti Tantang KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan terkait Kasus DJKA
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:44 WIB