Butuh Dana Besar, Tak Mudah Pindahkan Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan kembali bergulir. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah disebut-sebut merupakan wilayah yang layak menjadi ibu kota baru.

Wacana pemindahan ibu kota memang sudah terjadi sejak Presiden Republik Indonesia Pertama Soekarno. Wacana itu kembali muncul kembali di era Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2013. Lantas di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), wacana ini kembali berlanjut.

Di era SBY, ada tiga opsi yang ditawarkan saat itu. Pertama, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota maupun pusat pemerintahan dengan pembenahan total.

Kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Ketiga, dibangun ibu kota baru seperti Canberra, Australia dan Ankara, Turki.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat Daniel Johan sangat setuju pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. "Jakarta sudah sangat kelebihan kapasitas," katanya, Minggu (9/10).

Namun, Daniel mengatakan, pemindahan ibu kota tentu membutuhkan biaya yang besar. Pemindahan itu juga tidak mudah dilakukan.

"Tapi, persoalan pindah sangat menyangkut dana. Apa iya ada (dananya) dan semudah itu?" ujar Daniel.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Wasekjen PKB) itu mengatakan yang terpenting adalah jika ibu kota dipindahkan, masyarakat setempat tidak boleh malah termarginalisasi. "Tapi, harus ikut merencanakan sehingga prosesnya berlangsung baik," ungkap Daniel.