Cabut KJMU Ribuan Mahasiswa, Heru Budi Bilang Dana Tak Cukup

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi banyaknya aduan dan keluhan terkait pencabutan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dilakukan oleh pihaknya.

Menurut Heru, DKI Jakarta sudah menyinkronkan KJMU sesuai DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang di disahkan oleh Kementerian Sosial pada Desember 2023.

“Data itu sudah disinergikan dengan resoseg sehingga DKI menggunakan data dasarnya data DTKS. Bisa Desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI,” ucap Heru, Rabu (6/3).

Dia menuturkan DTKS sudah terhubung dengan data Bappenda, kendaraan, rumah, hingga aset. Bila dianggap mampu, maka KJMU tak diberikan.

“Kalau data yang kita link-kan dengan data pajak, data kendaraan, dia memiliki kendaraan dan dia adalah orang yang mampu masa kita berikan bantuan?” kata dia.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu bilang bahwa dana yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta terbatas untuk membiayai KJMU.

“Padahal dana ini terbatas, kita bisa berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu yang memang layak secara data,” tuturnya.

Sebelumnya keluhan mengenai KJMU yang dipersulit meruak di media sosial X. Bahkan, tagar KJMUdipersulit sempat menjadi trending di media sosial X pada Selasa (5/3).