Calon Pejabat Perlu Rekomendasi Bebas Korupsi
Selasa, 02 Februari 2010 – 13:54 WIB
"Jadi, tiap pejabat nantinya perlu rekomendasi KPK. Misalnya setingkat pimpinan BUMN atau menteri. Hal ini penting guna membuktikan bahwa calon pejabat ini benar-benar bersih, tidak terlibat kasus hukum dan memang pantas untuk mengemban tanggungjawab. Ini memang baru sekadar wacana, namun arahnya nanti akan tetap ke sana. Upaya ini (merupakan) salah satu kontrol yang kita lakukan untuk pencegahan korupsi," kata Haryono.
Sejak tahun 2009 lalu, KPK disebutkan sudah melakukan pilot project, dengan mengevaluasi kinerja individu pimpinan di dua instansi pemerintahan. Nantinya, kata Haryono lagi, diharapkan hal serupa akan dilakukan ke seluruh instansi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Hal ini dirasa penting, guna mengetahui sejauh mana kinerja pimpinan mampu membawa instansinya ke pelayanan publik yang bebas korupsi.