Catatan Kritis Gerindra untuk Pertanggungjawaban Pemerintah soal APBN 2019

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan sejumlah catatan kritis untuk laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2019.

Catatan Fraksi Gerindra itu disampaikan juru bicaranya, Heri Gunawan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/8).

Hergun -panggilan akrabnya- mengawali pandangan fraksinya dengan menyentil pemerintah yang gagal mencapai target indikator asumsi makro APBN 2019.

"Dari tujuh indikator asumsi dasar ekonomi makro, hanya dua indikator mencapai target yang ditetapkan, yaitu indikator inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," ucap Hergun dalam sidang paripurna yang berlangsung secara fisik dan virtual itu.

Tingkat inflasi pada 2019 sebesar 2,72 persen atau di bawah target yang telah ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar 3,50 persen. Adapun rata-rata nilai tukar dolar AS (USD) pada tahun lalu di kisaran Rp 14.146 atau lebih rendah dari asumsi di APBN 2019 sebesar Rp 15.000.

"Namun, lima indikator asumsi dasar ekonomi makro meleset dari target yang ditetapkan," tuutur wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Hergun memerinci, kelima indikator yang tak tercapai antara lain nilai Indonesian Crude Price (ICP) USD 62 per barel atau lebih rendah dari target 70 USD per barel.

Selanjutnya ialah lifting minyak bumi yang hanya mencapai 746 ribu dari target 775 ribu barel per hari. Adapun lifting gas bumi hanya tercapai 1,05 juta dari target 1,25 juta barel setara minyak per hari.