Catatan Kritis Terhadap Pidato Presiden Jokowi pada Akhir Periode Kepemimpinannya

Catatan kritis selanjutnya adalah terkait dengan keadilan sosial. Presiden memiliki program dan visi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian bangsa yang tinggi dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman.

Presiden berupaya untuk menyelesaikan persoalan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun dalam implementasinya, program-program ini belum mampu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan (sustainable).

Ruang hijau masih minim, polusi udara memburuk, dan pengalihan hutan masih menjadi isu di masyarakat. Ditambah lagi, sistem penegakan hukum terhadap illegal mining/drilling/logging juga belum optimal.

Pembangunan proyek strategis nasional bersinggungan dengan keadilan sosial dalam reformasi pertanahan. Aparat sering berhadapan dengan masyarakat yang mencari keadilan ketika mereka menjadi korban dalam pembebasan lahan.

Tata kelola agraria atau pemanfaatan lahan untuk investasi dan pembangunan kurang berpihak pada masyarakat kecil dan pembangunan lingkungan hidup atau ruang hijau.

Selanjutnya terkait dengan penciptaan iklim demokrasi berkeadilan dan konstitusional yang selama ini menjadi amanat Pancasila dan Konstitusi.

Banyak pihak masih kurang puas dengan apa yang terjadi di bidang politik. Intervensi “istana” seringkali terdengar dalam berbagai pengisian jabatan publik, pembentukan undang-undang, maupun penyelenggaraan program pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat. Isu miring ini bergulir dalam kegiatan partai politik hingga pengisian jabatan strategis.

Selain itu, adanya persinggungan atau konflik kepentingan (conflict of interest) dalam penyelenggaraan sidang di Mahkamah Konstitusi, hingga penggerakan aparat penegak hukum dan TNI serta politisasi bantuan sosial (bansos).