Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Cegah Kasus Pencabulan di Pesantren, Pemprov Jawa Barat Lakukan Ini

Selasa, 14 Desember 2021 – 09:19 WIB
Cegah Kasus Pencabulan di Pesantren, Pemprov Jawa Barat Lakukan Ini - JPNN.COM
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri Rakor Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRW Provinsi Jabar Tahun 2022-2042 di Hotel Intercontinental, Jakarta, Senin (13/12). Foto: Biro Adpim Jabar

jpnn.com, JAWA BARAT - Pemprov Jawa Barat akan membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) untuk mencegah kasus pencabulan di pesantren terulang kembali.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan DPP akan melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian Agama, kiai, ormas Islam, dan lainnya.

"Bukan berarti kami tidak percaya (pesantren), tetapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh," kata Uu Ruzhanul Ulum dalam keterangan pers, Selasa (14/12).

Menurutnya, DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemprov Jabar.

Selain membentuk DPP, pihaknya juga akan menjadikan Tim Layak Santri prioritas.

Uu menyebut tim tersebut nantinya bersiaga di masing-masing pondok pesantren guna memastikan sarana dan prasarana layak untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

"Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah," jelasnya.

Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan bahwa rencana pembentukan DPP bakal dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pemprov Jawa Barat lakukan ini demi mencegah terjadinya lagi kasus pencabulan di pesantren.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News