Cegah PHK Massal, Inilah Langkah Nyata BKPM setelah Ditugaskan Presiden Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Selain ingin mewujudkan swasembada sapi di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga ingin mengawal penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi khususnya sektor padat karya.
Hal ini sebagai tindak lanjut dari program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi pada Senin (5/10) lalu di Balaraja, Tangerang-Banten.
Salah satu langkah yang akan dilakukan BKPM adalah memastikan rencana perekrutan tenaga kerja oleh 16 perusahaan yang ikut dalam program tahap pertama dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan oleh pihak perusahaan.
“Beberapa investor sektor garmen dan tekstil di Jawa Tengah akan merealisasikan perekrutan tenaga kerja November mendatang. Hal tersebut cukup penting untuk memperkuat sinyal positif ekonomi bergerak, investasi dapat berderap dan dapat mnghasilkan penyerapan tenaga kerja,” ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, di Jakarta, Rabu (7/10).
Franky menjelaskan, pihaknya akan mulai mensosialisasikan keberadaan desk investasi tekstil dan sepatu, Jumat (9/10) ini.
Pada kesempatan tersebut BKPM akan mengundang investor tekstil dan sepatu yang sudah berjalan untuk menyampaikan desk tersebut sebagai upaya pemerintah memfasilitasi investor assisting yang sedang menghadapi masalah, sehingga dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Bapak presiden menugaskan kami untuk membantu industri yang sedang mengalami masalah sehingga tidak sampai terjadi PHK. Sebagai langkah awal, kami akan memfokuskan pada sektor tekstil dan sepatu, karena memang menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kami juga berharap investor tekstil dan sepatu assisting dapat memanfaatkan keberadaan desk investasi ini,” tambah Franky.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, data realisasi terus meningkat. BKPM mencatat, pada semester satu 2015 investasi masih tumbuh 16,6 persen mencapai Rp 25,7 triliun dibandingkan periode sama ditahun lalu.