Covid-19, Resesi Ekonomi dan Urgensi Kebersamaan

Seperti sudah sering digambarkan oleh berbagai kalangan, daya rusak wabah Corona memang dahyat. Tidak ada yang menghendaki Virus Corona mewabah hingga ke 32 provinsi di Indonesia. Virus ini menular karena mobilitas manusia yang sebelumnya tak bisa dibendung atau dibatasi. Bisa dikatakan bahwa virus ini mewabah di Indonesia sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan Indonesia yang membolehkan setiap WNI bergaul dengan WNA dari berbagai belahan dunia.

Itu sebabnya, saat pertama kali terdeteksi, sejumlah pasien Covid-19 diketahui sebagai imported case, berdasarkan riwayat perjalanan atau aktivitas masing-masing pasien. Ada yang baru kembali dari luar negeri, sementara lainnya karena kontak dengan WNA yang beraktivitas di Indonesia. Seperti halnya aktivitas ribuan WNI di berbagai belahan dunia, begitu juga ada ribuan WNA beraktivitas di sejumlah daerah di Indonesia.

Dengan begitu, sekarang bukanlah waktu yang ideal untuk saling menyalahkan,  membuat pernyataan spekulatif atau bahkan berperilaku provokatif. Sebaliknya, semua elemen masyarakat didorong untuk mewujudkan kondusifitas. Tidak sulit, karena kondusifitas pasti terwujud dan terjaga jika ruang publik tidak dijejali dengan pernyataan provokatif yang berpotensi menakut-nakuti orang banyak. Patut diingat bahwa Pandemi Corona barulah awal krisis, sebab setelahnya berlanjut dengan resesi ekonomi. Dua bencana ini tak terelakan sehingga harus dihadapi. Butuh kebersamaan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menghadapi dua bencana ini.

Untuk menguatkan keyakinan masyarakat di tengah kejadian luar biasa akibat wabah Virus Corona dan resesi, pemerintah terus  bekerja keras untuk mewujudkan dua tujuan besar yang sama strategisnya. Pertama, menangani dan memberi layanan medis kepada semua pasien Covid-19, serta gencar mengupayakan cegah-tangkal penyebaran Virus Corona di semua wilayah melalui koordinasi dengan semua pemerintah daerah. Juga mengubah sejumlah bangunan atau fasilitas umum untuk menampung dan merawat pasien Covid-19.

Agar hidup kebangsaan dan kenegaraan tidak lumpuh, negara ini tidak di-lockdown. Kendati rumit, pemerintah lebih memilih menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tingkat wilayah. Penerapan PSBB tingkat wilayah atau daerah bergantung pada kondisi daerah, sehingga inisiatif penerapan PSBB ada di tangan kepada daerah (gubernur, bupati, walikota), tentunya setelah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan.

Kedua, didukung TNI dan Polri, pemerintah juga memastikan terjaganya keamanan dan ketertiban umum, mencegah panik masyarakat, serta memastikan terjaganya rantai pasok kebutuhan pokok dan energi. Pemerintah juga harus mengalokasi anggaran untuk membiayai bantuan langsung tunai (BLT) dan listrik gratis selama tiga bulan, karena jutaan pekerja harian tidak bisa bekerja sehingga mereka kehilangan sumber penghasilan.

Patut disyukuri karena sebagian besar masyarakat patuh pada imbauan untuk bekerja dan belajar di rumah selama periode pandemi Corona. Kepatuhan masyarakat itu menjadi faktor signifikan bagi terwujudnya kondusifitas di tengah periode kejadian luar biasa sekarang ini. Karena itu, masyarakat pun berharap agar suasana kondusif sekarang ini tidak dirusak oleh pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengeskalasi rasa takut, mendorong banyak orang panik atau mereduksi kepercayaan publik kepada pemerintah.  

Sepanjang periode pandemi Corona dan resesi ekonomi sekarang, setiap orang hanya diharapkan lebih mengedepankan nurani kemanusiaan, karena memang dua bencana ini mengancam kesehatan dan jiwa miliaran warga planet ini, termasuk masyarakat Indonesia. Silakan mengritik langkah atau kebijakan pemerintah dalam merespons dua bencana ini, tetapi kritik itu hendaknya proporsional. Terpenting, menahan diri untuk tidak membuat pernyataan tricky yang berpotensi mendorong banyak orang jadi panik.(***)