Curigai Penghentian Rekapitulasi, SETARA Institute Ungkit Omongan Jokowi soal PSI

jpnn.com, JAKARTA - SETARA Institute yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mencurigai manuver KPU menghentikan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kecamatan.

Melalui siaran pers  koalisi, Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan sejak 18 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa kabupaten/kota menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dia menyebut pleno terbuka diinstruksikan oleh KPU untuk dijadwalkan ulang. Pada saat yang sama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyarankan agar SIREKAP KPU RI dihentikan.

Hal itu lantaran SIREKAP secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Di sisi lain, penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan harus dipersoalkan.

"Keputusan KPU menghentikan dan menjadwalkan ulang pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," ujar Halili melalui siaran persnya, Rabu (21/2).

Dia menilai pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk tiga keinginan Jokowi yang sudah banyak beredar di publik.

"Pertama, untuk memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran. Kedua, untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen. Ketiga, untuk menggerus suara PDI Perjuangan," tuturnya.

Koalisi memandang penghentian rekap manual di tingkat kecamatan dan SIREKAP KPU karena perbedaan yang tajam antara rekap manual dan tampilan hasil penghitungan suara secara online menegaskan kekacauan dalam Pemilu.