Daerah Boleh Larang Ahmadiyah

Dirjen Bimas Islam Nasarudin Umar mengatakan, sudah banyak daerah maupun instansi di daerah yang mengelurkan pelarangan Ahmadiyah. Setidaknya sudah ada 9 instansi, mulai dari kepala daerah, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, maupun Muspida setempat.

’’Yang penting sepanjang itu sejalan dengan SKB. Pemerintah daerah ada kewenangan dalam menentukan hal tersebut,’’ ujar Nasarudin ketika dihubungi INDOPOS (Grup JPNN) di Jakarta kemarin (1/3).

Menurut dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatulah ini, Kemenag belum pernah melakukan kajian terhadap pelarangan yang dilakukan daerah. Intinya, pelarangan tersebut untuk memelihara keamanan di daerah tersebut.