Daerah Dianggap Gagal Urus Pendidikan

Rabu, 30 November 2011 – 02:44 WIB

Rohmani menjelaskan akibat desentralisasi pendidikan, profesionalisme guru terabaikan karena tidak ada yang fokus untuk melakukan pengawasan. "Sekarang tidak jelas lagi siapa yang mengontrol dan melakukan evaluasi terhadap guru," ucapnya.

Tidak adanya pengawasan kata dia, guru-guru di daerah malah menjadi korban dari politisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Menurutnya, banyak guru yang dipaksa atau ikut-ikutan dalam dukung mendukung calon tertentu sehingga tugas pokoknya sebagai pengajar tidak diperhatikan lagi. 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, pengangkatan guru yang dilakukan daerah juga memperburuk tingkat kualitas guru. Kata dia, pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mempertimbangkan kualitas tetapi faktor kedekatan.

Sebelumnya, wacana peninjauan ulang otonomi pendidikan disuarakan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Ia menilai pemberlakukan desentralisasi tidak memberikan hal yang positif terhadap dunia pendidikan.

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Rohmani menilai temuan 68,92 persen guru tidak layak mengajar di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next