Daerah Dianggap Gagal Urus Pendidikan

Rabu, 30 November 2011 – 02:44 WIB

“Ini harus dievaluasi lagi agar distribusi guru dapat lebih baik lagi. Sehingga tak ada daerah yang kekurangan dan kelebihan guru,” ungkap Marzuki Alie kepada wartawan usai acara diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11).

Diakui, semenjak urusan pendidikan diserahkan ke daerah kabupaten/kota, dirasakan percepatan peningkatan kualitas pendidikan menjadi terhambat. “Padahal, itu baru dari segi kuantitas, belum kita bicara kualitas,” imbuhnya.

Karenanya, lanjut Marzuki, persoalan guru ini harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan dilakukan secara bersama-sama, khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Apa yang menjadi kendala dan problematika harus dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

”Persoalan guru itu soal manajemen pendidikan dan pengelolaan guru, tapi kebijakan bisa saja dilakukan oleh pusat, khususnya soal distribusi dan pembinaan. Saya berpikir masalah guru ini kan masalah yang sentral terkait dengan pembangunan bangsa. Sehingga, pendidikan guru ini disentralisasikan saja, seperti pendidikan Akpol, TNI, dan lain sebagainya,” tukasnya. (awa/jpnn)

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Rohmani menilai temuan 68,92 persen guru tidak layak mengajar di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News