Daerah Masih tak Pro Investasi

Selasa, 15 Desember 2009 – 10:55 WIB

JAKARTA- Internationa Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia merilis laporan hasil analisa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dalam laporannya itu, IFC dan Bank Dunia berkesimpulan bahwa banyak sekali kebijakan usaha di daerah yang tidak pro investasi.

"Dari hasil analisa kebijakan usaha yang dilakukan Doing Business (DB) di Indonesia 2010 dari sudut pandang perusahaan dalam negeri ukuran kecil hingga menengah pada 14 kota besar menunjukkan masih terjadi birokrasi yang panjang," ungkap Mierta Capaul, Product Leader Financial and Private Sector Develoment The World Bank Group, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/12).

Panjangnya birokrasi itu terlihat dalam proses mendirikan usaha, pengurusan izin-izin untuk mendirikan bangunan dan pendaftaran properti. "Pemerintah daerah harus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih bersahabat bagi pelaku usaha agar bisa mendorong pertumbuhan investasi," ujarnya.

Sementara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg PAN&RB), EE Mangindaan mengakui pelayanan publik di daerah-daerah masih jauh dari harapan. Itu karena masih banyak yang belum paham apa itu pelayanan publik. Padahal dengan layanan publik yang optimal bisa mendorong pertumbuhan investasi.