Damayanti: Kebijakan Pemerintah Jauh dari Harapan Honorer

Dia pun mengingatkan agar honorer bersikap tegas. “P3K solusi terakhir, kalau tidak diangkat jadi PNS. Karena mereka ini bukan pencari kerja, karena sudah mengabdi bertahun-tahun,”imbuhnya sehingga wajar jika mereka ingin tahu seperti apa nasib mereka. 

Prof Darmayanti pun mencium aroma, jika pemerintah pusat akan melemparkan persoalan ini ke pemerintah daerah.“Kelihatanya, pusat mau melempar ke daerah. Karena yang menerima honorer ini juga daerah,”ujarnya yang mengaku pesimis jika masalah ini akan selesai 
dalam satu tahun. 

Sementara itu, anggota DPR RI HR Muhammad Syafii dalam kesempatan tersebut menuturkan berdasarkan pengalamannya dalam pembahasan APBN 2019 menunjukkan, negara tidak punya kemampuan keuangan untuk mengambil kebijakan khusus untuk tenaga honorer. 

Selain itu, dia juga sangat menyesalkan langkah pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum ada. Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningkatan kesejaheraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP). 

Koordinator Wilayah Forum Honorer Indonesia (FHI) Sumut, Andi Surbakti menyebutkan kegiatan yang digelar ini, sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan.

“Kita memang mengundang semua komponen terkait  peningkatan kesejahteraan honorer, guru dan tenaga kependidikan. Kita berharap diskusi dan silaturrahmi ini dapat memberikan warna bagi pengambil kebijakan,”ujarnya dan berharap para pengambil kebijakan tergugah 
hatinya. 

Selain itu acara silaturrahmi dan diskusi yang dihadiri honorer baik guru maupun tenaga kependidikan ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada honorer yang ada di Deli Serdang. 

“Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari kegagalan demo yang dilakukan kawan-kawan di Jakarta 30 dan 31 Oktober lalu, yang tidak menghasilkan apapun,”ujarnya untuk mencari mencari solusi dalam peningkatan kesejahteraan honorer.(adv/jpnn)