JPNN.com 
Dana Bansos Rawan Korupsi
Selasa, 22 November 2011 – 10:06 WIB
“Tadi memang sempat ada sedikit penjelasan, tetapi belum tuntas. Ini kan harus jelas. Jangan sampai penyaluran hibah dan bansos kita ada masalah hukum,” katanya. Saat ini, belum dipastikan jumlah dana hibah dan bansos yang dialokasikan dalam APBD Kalbar 2012. Menurut Ali Akbar, proses pembahasannya sedang berjalan.
Wali Kota Pontianak Sutarmidji berjanji dana bantuan sosial tidak akan ada penyimpangan. Penyaluran, peruntukan dan pemanfaatannya dilakukan sesuai aturan. “Saya pastikan bansos di Pontianak tidak ada penyimpangan-penyimpangan,” ungkapnya, kemarin (21/11).
Tahun 2012, bansos tidak dapat diberikan jika penerima tidak mengajukannya sebelum APBD dibahas. Untuk itu, Sutarmidji meminta masyarakat yang memerlukan dana hibah dan Bansos mengajukannya terlebih dahulu sebelum APBD ketok palu. “Untuk tahun 2012 proposal masuk dulu sebelum saya dan dewan membahas APBD,” katanya.
Jika APBD 2012 sudah dibahas dan ketok palu, kata dia, siapa pun yang mengajukan dana hibah atau bansos tidak akan dapat direalisasikan. Kemungkinan dapat terealisasi jika dibahas dalam APBD perubahan. “Ini membuat hibah dan bansos terencana. Artinya siapa, organisasi apa sudah dibahas dan terprogram untuk pemberian dananya,” paparnya.
